"Dengan minimnya waktu, tidak relevan lagi pembahasan dilakukan di luar DPR, apalagi sampai ke LN," kata Chusnunia kepada wartawan, Selasa (17/5).
JAKARTA - Rencana beberapa anggota Panitia Khusus Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Pansus BPJS) melakukan kunjungan ke luar negeri untuk studi banding, terus mendapatkan tentangan. Kali ini, penolakan datang dari anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Chusnunia.
"Dengan minimnya waktu, tidak relevan lagi pembahasan dilakukan di luar DPR, apalagi sampai ke LN," kata Chusnunia kepada Jurnalparlemen.com, Selasa (17/5).
Nunik, panggilan akrabnya, meyakini jika pemerintah dan DPR memiliki keinginan keras untuk mewujudkan BPJS, tanpa ke luar negeri, hal itu akan terwujud.
Anggota DPR Dapil Lampung II ini mengingatkan, RUU BPJS adalah RUU yang paling sedikit anggarannya, namun dampaknya sangat berguna bagi masyarakat. Salah satunya dengan adanya 9 Prinsip BPJS yang terus dipertahankan: kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan untuk kepentingan peserta.
Nunik menilai, jika ada anggapan belakangan ini pembicaraan yang dilakukan DPR dan Pemerintah kebanyakan hanya persoalan teknis, hal itu tidak benar. Karena DPR dari awal berkomitmen untuk merealisasikan BPJS.
"Perdebatan itu terjadi karena ada prinsip-prinsip yang keluar dari 9 prinsip SJSN yang tidak dilaksanakan," jelas anggota Pansus BPJS yang akhir pekan lalu bertemu dengan mantan Wapres Jusuf Kalla ini. (sumber: jurnalparlemen.com)
