JAKARTA - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) mengingatkan partai papan atas di parlemen yakni Demokrat dan Golkar untuk tidak meninggalkan koalisi, dalam penentuan ambang batas parlemen (parliamentary treashold/PT) di Rancangan Undang-Undang Pemilu.
"Demokrat sebagai leader koalisi, dan Golkar juga seharusnya ada dalam konteks kebersamaan, jangan jalan sendiri. Selama ini kan satu sama lain bisa saling memahami. Jangan meninggalkan fatsun politik, tidak boleh ada tirani mayoritas dalam demokrasi," tegas Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar ketika dihubungi, Minggu (17/7).
Saat ini, Partai Demokrat dan Golkar bersama PDIP, berpendirian agar ambang batas parlemen dipatok pada angka 5%. Sementara fraksi-fraksi lainnya, memberi toleransi kenaikkan angka hanya sampai 3%.
Menurut Marwan, perihal ambang batas parlemen ini akan dibawa dalam rapat Sekretariat Gabungan yang akan digelar pada Senin malam (18/7). Pihaknya menginginkan agar Setgab dapat satu suara.
"Kita dorong untuk diselesaikan sesame koalisi. Jangan malah saling meninggalkan, harus kompak. Mana angka yang disepakati. Harus ada alasan-alasan rasional," jelasnya.
Sedangkan dalam rapat konsultasi diantara pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi, sambung dia, Fraksi PKB akan mengemukakan usulan agar revisi UU Pemilu dilakukan secara terbatas.
"Yang direvisi itu hanya poin-poin penting saja. Kalau dibongkar semua jadinya nggak karuan. Struktur pemilu makin tidak jelas dan makin ruwet."
Ia berharap, agar perdebatan mengenai ambang batas ini baru dibuka ketika RUU Pemilu ini sudah lolos menjadi draft resmi usulan DPR. Sedangkan untuk di rapat paripurna mendatang, sebaiknya tetap menggunakan usulan Badan Legislasi yakni ditetapkan rentang 2,5%-5%.
"Kita di angka 3%, tetapi ruang perdebatannya nanti di Pansus bukan di paripurna. Nantikan juga terbuka ruang lobi," tutupnya. (sumber:mediaindonesia.com)
