JAKARTA - Anggota Komisi IX Fraski PKB DPR Chusnunia mengkritisi besarnya alokasi anggaran sosialisasi dan promosi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional(BKKBN) untuk tahun 2012 yang mencapai Rp223,684 miliar.
Angka tersebut melonjak sekitar Rp73 miliar dibandingkan anggaran sosialisasi-promosi BKKBN tahun ini senilai sekitar Rp150 miliar. Chusnunia mengatakan, anggaran sosialisasi BKKBN tahun ini saja sudah sangat besar.Dia pesimistis berbagai program sosialisasi yang dilakukan BKKBN dengan dana begitu besar berhasil mencapai target maksimal.
“Lihat saja, beberapa program BKKBN selama ini masih mengawang-awang,” ujar politikus PKB ini di Jakarta kemarin. Chusnun memaparkan, grand designkependudukan Indonesia hingga 25 tahun ke depan yang sedang disusun BKKBN tidak diimbangi program- program jangka pendek pengendalian jumlah penduduk yang lebih konkret.
“Faktanya,tidak ada penekanan angka jumlah penduduk yang signifikan selama 10 tahun terakhir. Jumlah penduduk masih sulit dikontrol. Penambahannya mencapai sekitar 32,5 juta jiwa. Ini parah,” tegas Chusnunia. Mengacu pada data Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, jumlah penduduk Indonesia sekarang sekitar 237,6 juta jiwa.
Sekadar diketahui, kerangka besar kependudukan Indonesia ditargetkan tuntas 2011. Dalam penyusunannya bersama sejumlah kementerian, BKKBN fokus pada lima aspek yakni kuantitas, kualitas, mobilitas, data kependudukan, dan pembangunan keluarga. Chusnun melanjutkan, sebagai sebuah badan, anggaran BKKBN sangat besar.
Bahkan, anggaran BKKBN saat ini tiga kali lebih besar dari anggaran Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT).Pada 2011 ini, alokasi anggaran untuk BKKBN sebesar Rp2,413 triliun. Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) akhir April 2011, pemerintah menyetujui kenaikan anggaran BKKBN untuk 2012 sebesar 6,59% menjadi Rp2,572 triliun.
Tujuannya agar program-program untuk menekan laju pertumbuhan penduduk bisa semakin gencar. Sementara itu, pada rapat dengar pendapat (RDP) BKKBN- Komisi IX DPR,Kamis (9/6), Komisi IX menyetujui penambahan anggaran BKKBN sebesar Rp145 miliar untuk operasional di tingkat provinsi, penyediaan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, survei, serta pelayanan khusus di daerah terpencil, terluar, dan perbatasan.
Chusnunia mengingatkan, BKKBN juga sering sekali menerima bantuan dari lembaga donor. Karena itu, setelah persetujuan penambahan anggaran ini,BKKBN seharusnya tidak perlu lagi mengeluh kekurangan dana.“Apalagi kalau alokasinya untuk membiayai promosi atau sosialisasi.Terlalu besar,” tandas Chusnunia.
