JAKARTA - FIFA memberi batas waktu hingga 30 Juni 2011 kepada PSSI untuk menyelesaikan persoalan internalnya dan menggelar Kongres. Jika tidak, terhitung 1 Juli 2011, Indonesia akan disanksi FIFA. Anggota Komisi X DPR M Hanif Dhakiri pun mengomentari keputusan FIFA tersebut.
Menurut Hanif, seringan apa pun sanksi dari FIFA akan mengganggu proses konsolidasi persepakbolaan nasional. "Saat ekspektasi masyarakat pada sepakbola itu begitu tinggi, lalu mendapat sanksi, itu bisa bikin frustrasi di tingkat masyarakat dan pemain. Akan ada kekecewaan luar biasa. Sanksi-sanksi itu bila muncul, seperti tidak boleh bertanding, itu termasuk berat," kata Hanif kepada wartawan.com, Selasa (31/5).
JAKARTA - FIFA memberi batas waktu hingga 30 Juni 2011 kepada PSSI untuk menyelesaikan persoalan internalnya dan menggelar Kongres. Jika tidak, terhitung 1 Juli 2011, Indonesia akan disanksi FIFA. Anggota Komisi X DPR M Hanif Dhakiri pun mengomentari keputusan FIFA tersebut.
Menurut Hanif, seringan apa pun sanksi dari FIFA akan mengganggu proses konsolidasi persepakbolaan nasional. "Saat ekspektasi masyarakat pada sepakbola itu begitu tinggi, lalu mendapat sanksi, itu bisa bikin frustrasi di tingkat masyarakat dan pemain. Akan ada kekecewaan luar biasa. Sanksi-sanksi itu bila muncul, seperti tidak boleh bertanding, itu termasuk berat," kata Hanif kepada wartawan.com, Selasa (31/5).
Menurut Hanif, sejak dulu, orang-orang yang bertarung di PSSI menggunakan argumen keputusan, aturan, atau statuta FIFA. Sekretaris F-PKB DPR RI ini juga menyampaikan sejumlah kritik yang muncul, seperti apakah Kelompok 78, itu benar-benar 78. "Belum tentu 78 jumlahnya, karena selama ini tidak pernah dibuka ke publik. Ada juga pengakuan, pengurus PSSI terus dilobi dan ditekan oleh sejumlah pihak. Prinsipnya, sudahlah, masing-masing menahan diri, jangan sampai masa depan sepakbola dikorbankan," ujarnya.
Lanjut politisi PKB ini, kalau FIFA menyatakan empat orang yakni Nurdin Halid, Nirwan Bakrie, Arifin Panigoro, dan George Toisutta tidak boleh maju, harus dituruti.
"Komite Normalisasi juga tidak usah ikut bertempur dengan mengatakan kita menunggu sanksi dan lain-lain. Tidak usah ikut mendukung atau menolak kelompok ini dan itu, saya pikir itu tidak perlu. Apalagi, Komite Normalisasi itu ad hoc, selesaikan tugasnya. Bila mendapatkan mandat lagi harus bekerja maksimal," pungkas anggota DPR Dapil Jawa Tengah X ini.(sumber: jurnalparlemen.com)
