Jakarta - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar memastikan, mulai 1 Agustus 2011 nanti tidak ada lagi tenaga kerja Indonesia (TKI) yang diberangkatkan ke Arab Saudi. Ini merupakan konsekuensi diberlakukan moratorium yang akan diberlakukan pemerintah pada 1 Agustus 2011.
Berikut wawancara lengkap wartawan dengan Muhaimin Iskandar di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (24/6/2011) petang.
Bagaimana antisipasi terhadap TKI gelap setelah moratorium diberlakukan?
Itulah, moratorium itu bukan langkah sekadar emosional. Kita sudah mulai sejak Januari yang kita sebut soft moratorium. Yang kedua moratorium itu harus dengan berbagai tindak lanjut. Yang ketiga moratorium itu keputusan politik yang oleh presiden disebut imbauan kepada seluruh masyarakat untuk tidak berangkat dan memaksakan diri berangkat, karena itu saya mengimbau kepada seluruh masyarakat khususnya yang ingin berangkat ke Saudi, siap-siap mulai Agustus tidak boleh lagi bekerja jadi PRT ke Saudi.
Ada 2 antisipasi, antisipasi pertama ada alternatif lapangan kerja baru. Alternatif kedua kita cegat, di bandara ada polisi, BNP2TKI dan Imigrasi.
Untuk mencegat yang menggunakan jalur haji umroh?
Kita sudah koordinasi dengan Menteri Agama, mengawasi travel, misalnya berangkat 50 pulang harus 50.
Cara mengawasinya gimana?
Ada Satgas di bandara yang sudah kita putuskan antara unsur Polri, Imigrasi, dan BNP2TKI. Diawasi oleh Kemlu dan Kemenaker untuk standby di bandara. Mulai Agustus standby, pokoknya gak boleh ada TKI ke Saudi
Langkah selanjutnya setelah moratorium?
Mempercepat MoU, menata PPTKIS, saya cenderung memperkecil jumlah PPTKIS dari 500 jadi setengahnya sajalah biar gampang diawasi. Lalu memperbaiki peran Pemda, tadi ada kesepakatan dengan Kemendiknas untuk 38 Kabupaten akan kita bikin program-program pendidikan alternatif, jadi yang tidak berangkat, berlatih dan belajar dulu.
Tahun ini yakin selesai?
Kalau target, gimana ya. Itu harus kita tata lagi.
Apakah ada uang asuransi yang dikutip Kemenakertrans dan digunakan untuk apa?
Asuransi itu kan bukan pemerintah, itu swasta dari TKI ke TKI sendiri ga ada urusan dengan pemerintah.
Selama ini Saudi kooperatif gak untuk mempercepat MoU?
Sebetulnya sejak kita berlakukan soft moratorium terjadi kelangkaan TKI di sana, lalu ada kebutuhan baru tanggal 28 luar biasa, ada penandatanganan nota awal kesepahaman menuju MoU, baru 28 Mei yang lalu. Antara Menaker Saudi dan BNP2TKI di jeddah, jadi sebetulnya pemerintah Saudi sangat-sangat ingin terjadi perubahan. Dari nota ditandatangani Jumhur dan Menaker Saudi akan kita dorong ke MoU.
Poin yang paling alot dibicarakan?
Bukan alot, sejak 40 tahun Saudi memang tidak mau atur ini sebagai bagian dari pemerintahan, ini urusan swasta murni sejak pengiriman pertama 40 tahun lalu. Pemerintah gak mau. Sejak 28 Mei lalu itu pemerintah Saudi mulai akui itu juga urusan Pemerintah.
Bisa beri gambaran MOU-nya nanti?
Yang sudah ditandatangani itu mendorong percepatan MoU, mendorong adanya asuransi menyeluruh terutama soal penggajian di tempat kerja. Ketiga dibikin Satgas atau task force antara kedua negara, keempat penyempurnaan isi Mou. Kita harap isi MoU itu misalnya hari libur, paspor dipegang yang bersangkutan, seperti soft moratorium, majikan harus ada syarat-syarat, lalu boleh bawa handphone, boleh akses komunikasi. Syaratnya itu, baru MoU, baru kita signing.
Perundingan terdekat kapan?
Awal Juli
Sudah ada tanggapan dari Arab Saudi setelah pengumuman moratorium?
Secara resmi belum, tetapi Menaker Arab kirim pesan ke saya akan jadikan momentum ini untuk mencari jalan terbaik.
Kapan?
Dua hari lalu
Dari penghentian sementara, sudah ada hitung-hitungan potensi devisa yang hilang?
Belum, baru dihitung 25 ribu tenaga kerja yang harus diarahkan ke tempat lain.
(Sumber : detic.com)
